Jakarta | SekitarKita.id,- Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian kembali mengingatkan pemerintah wilayah (Pemda) untuk melakukan intervensi kebijakan dalam mengendalikan inflasi.
Hal ini dikatakan Tito Karnavian secara hybrid dari Gedung Sasana Bhakti Praja (SBP) Kantor Pusat Kemendagri, Jakarta, Senin (22/1/2024).
Tito menyebut, perihal ini akibat kenaikan nilai sejumlah komoditas seperti beras, daging ayam ras, dan bawang putih. Pasalnya, kata dia, kenaikan nilai ketiga komoditas tersebut diungkapkan oleh sejumlah pembicara pada Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Daerah.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Diantaranya, Badan Pusat Statistik (BPS), Badan Pangan Nasional (Bapanas), Kantor Staf Presiden (KSP), Kementerian Pertanian (Kementan), dan Kementerian Perdagangan (Kemendag).
“Khusus untuk masalah pangan nyaris semua pembicara menyampaikan sama, satu beras nan tetap mengalami kenaikan alias di atas nilai referensi pemerintah, nan kedua adalah daging ayam ras nyaris semuanya menyampaikan demikian, kemudian bawang putih,” kata Tito, dilansir SekitarKita.id dari Puspen Kemdagri, Senin (22/1/2024).
Pihaknya menjelaskan, perlua adanya support dari beragam pihak (stakeholder) mengenai langkah-langkah Pemda menjaga agar komoditas itu harganya tetap terkendali.
Kemudian langkah-langkah di tingkat pusat, Mendagri menyebut, antara badan-badan mengenai perlu mengambil inisiatif dan koordinasi lebih lanjut mengenai kesiapan ketiga komoditas tersebut.
“Saya persilakan siapa saja nan mau ambil inisiatif, apa KSP, alias Kemendag, alias Bapanas, terutama untuk mengendalikan nilai bawang putih dan nilai daging ayam ras, lantaran bawang putih sekali lagi tergantung impor, setelah impornya masuk realisasikan digelontorkan dengan nilai nan wajar maka itu pasti bakal turun,” ujarnya.
Adapun intervensi, lanjut Tito, pemerintah pusat maupun Pemda dalam corak support sosial (Bansos), Bantuan Langsung Tunai (BLT), dan aktivitas pasar murah perlu terus digenjot. Hal ini dilakukan untuk menekan nomor inflasi, terutama membantu rakyat nan tidak bisa mempunyai daya beli.
“Nah ini saya kira kembali lagi ini perlu duduk berbareng antara Badan Pangan kita harapkan bisa menjadi wasitnya, Kementan untuk produksi dalam negeri, Kemendag untuk menutup kekurangan dengan langkah importasi, dan kemudian juga dari Bulog untuk masalah beras ini, masalah stok nasional,” tandasnya.
Sumber: Puspen Kemendagri
Editor: Abdul Kholilulloh