Kabupaten Bekasi | SekitarKita.id,- Puluhan penduduk Desa Karangsambung, Kecamatan Kedungwaringin protes, mereka menyatakan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bekasi tak berpihak (tembang pilih) kepada penduduk sekitar dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat.
Sebelumnya, tindakan unjuk rasa puluhan penduduk didepan gedung KPUD Kabupaten Bekasi dijalan Raya Raya Rengas Bandung No 103, Desa Karangsambung, Kamis (18/1/24) malam itu buntut dari kekesalan penduduk nan tidak dilibatkan tenaga proses sortir dan lipat alias (sorlip) surat bunyi Pemilu 2024
Mereka kecewa, momentum di tahun politik 2024, semestinya perhelatan pesta kerakyatan lima tahunan ini penduduk sekitar (Kedungwaringin) dilibatkan pada proses sorlip. Mereka berambisi adanya aktivitas nan menambah penghasilan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Salah satu protes diutarakan Rama, penduduk sekitar, dia mengatakan, ditengah himpitan ekonomi serba sulit, bahan sembako nan kian melejit dirinya dan puluhan penduduk sekitar hanya mengandalkan pekerjaan serabutan untuk menyambung kebutuhan sehari-hari. Tak ada tumpuan penduduk untuk mengadu kepada siapa agar mereka mendapatkan pekerjaan itu.
Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Bekasi seakan tutup mata memandang kejadian ini, pemerintah tak berkutik memandang KPU Kabupaten Bekasi seolah tembang pilih (pilih kasih) dalam merekrut tenaga sorlip, condong penduduk luar wilayah Kedungwaringin itu sendiri nan dipekerjakan.
Diwilayah kabupaten/kota baik di Jawa Barat umumnya Indonesia, penduduk di lingkungan sekitar gedung KPU lah nan diutamakan terlebih dulu dalam pelipatan surat bunyi pemilu, ini terjadi hanya ada di Kabupaten Bekasi.
“Miris memang, saya mau kerja kang, ngelipet surat suara, semalam penduduk protes ada sekitar 120 orang,” kata Rama dengan raut muka melas seakan menggambarkan kecewanya saat ditemui pewarta SekitarKita.id Desa Karangsambung, Jumat (19/01/2024) siang.
Ia menyebut, dari hasil unjuk rasa semalam, kata Rama, sekitar 120 orang hanya se per-empat nan diakomodir (dipekerjakan), sebelumnya melakukan aksi, KPU Kabupaten Bekasi merekrut tenaga kerja dari luar wilayah Kecamatan Kedungwaringin ada sekitar ratusan, artinya penduduk lokal hanya berapa persen saja nan dilibatkan.
“Semalam saya sudah dimintain info KTP, sampai sekarang ditunggu tunggu kaga ada nama saya, cuman didata doang ya belum kerja jika nan lain sudah sebagian,” cetus Rama.
Dijelaskan dia, pihaknya diminta untuk bersabar dan menunggu keputusan dari ketua KPU Kabupaten Bekasi, entah kudu nunggu berapa lama dirinya tidak menjelaskan secara pasti.
“Katanya suruh nunggu, sampai kapan kita kan buat ngurusin anak,” ujarnya.
Sementara itu, saat disambangi awak media, Ketua KPU Kabupaten Bekasi, Ali Rido tak berada di kantor, pihaknya mengkonfirmasi melalui aplikasi perpesanan tengah melakukan rapat diluar kota. Warga pun kesulitan menemui ketua KPU Kabupaten Bekasi.
Ali menjelaskan, mengenai rekrutmen petugas surat bunyi nan dilakukan di aula instansi KPU dan di penyimpanan KPU Kabupaten Bekasi, menurut dia sudah sesuai petunjuk sekretaris KPU RI. Pertanggal 20 Januari 2024 KPU naik di kabupaten/kota kudu sudah selesai pelipatan.
“Keterkaitan tentang pemisah petugas lipat bunyi ialah tahap pertama kurang lebih 1000 orang dan tahap 2 berjumlah 800 orang nan terbagi kepada 400 orang di gedung aula KPU Kabupaten Bekasi dan 400 orang nan bekerja di gedung KPU,” ujar Ali.
Dirinya mengakui adanya kesalah pahaman alias miskomunikasi dilapangan mengenai rekrutmen petugas sorlip oleh penduduk sekitar nan sebagian belum tercatat kedalam petugas sorlip.
“Hal tersebut kami lakukan langkap pendekatan persuasif anatara penduduk sekitar, pak kepala Desa, Kapolsek Kedungwaringin dan pihak KPU Kabupaten Bekasi sehingga kesalahpaman nan terjadi dapat terlerai dengan baik,” bebernya .
“Dari perihal tersebut besok hari kami bakal melanjutkan pelipatan surat bunyi kembali sesuai dengan sasaran nan kami canangkan,” tulisnya.
Atas peristiwa itu, pihaknya meminta maaf kepada seluruh staf jika dalam perekrutan terjadi ketidaknyamanan bagi masyarakat. Kendati itu dia tak merinci jumlah biaya alias penghasilan tenaga petugas sorlip tersebut.
“Untuk semua pihak kami atas nama KPU Kabupaten Bekasi dan seluruh staf sekretariat minta maaf jika dalam perekrutan terjadi ketidaknyamanan bagi masyarakat sekitar. Namun tetap upaya kami untuk terus memberikan pelayanan bagi penduduk sekitar agar bisa di rasakan dengan baik,” tandasnya.
Laporan: Darto
Editor: Abdul Kholilulloh